Proses Pengajuan Kredit Rumah

Proses Pengajuan Kredit Rumah

Membeli rumah bukan hanya memikirkan dana baik untuk uang mukanya ataupun pembayaran cicilannya , bukan hanya mencari tempat dengan pertimbangan lingkungan, kenyamanan, dan akses, Juga bukan hanya pertimbangan ukuran dan tata ruang, tapi setelah kita mendapatkan yang sesuai dengan yang kita Inginkan tersebut, kita sering menghadapi sistem birokrasi yang berbelit-belit saat membeli sebuah rumah, kita akan melakukan banyak transaksi keuangan setelah melakukan pembayaran uang mukanya. Rata-rata pembelian sebuah rumah baik untuk investasi maupun untuk tempat tinggal sendiri pada umumnya dilakukan dengan kredit, sekali lagi ini pada umumnya, tapi sedikit banyak hal hal di bawah ini baik cash ataupun kredit, baik rumah baru ataupun second akan melalui transaksi-transaksi keuangan yang cukup menguras energi si konsumen.

1. Pengajuan kredit.
Setelah kita mendapatkan calon rumah yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan sedangkan dana terbatas pada umumnya kita akan mengambil kredit untuk sisa kekurangan dana pada KPR Bank. Saat kita mengajukan kredit ke Bank, kita akan di minta untuk memenuhi syarat-syarat :

  • Foto copy KTP/SIM/Paspor Foto copy Kartu Keluarga (KK)
  • Foto copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)
  • Pas foto 3×4 ( I lembar)
  • SIip gaji terahir suami istri (yang sudah dilegalisir)
  • Bukti pengjhasilan lain (usaha lain, insentif dil)
  • Foto copy Rekening Koran / rekening buku tabungan 3 butan terahir
  • SK Pengangkatan Pegawai atau surat keterangan sudah bekerja min 2 th kerja)
  • Foto copy SPT tahunan/ NPWP pribadi (untuk nilai kredit yang diajukan › 50 juta)
  • Fotocopy KTP penjual
  • Surat penawaran harga rumah/bangunan
  • Foto copy Sertifikat Tanah (HGB/SHM)
  • Fotocopy surat IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
  • Fotocopy PBB terakhir

Setelah syarat-syarat dilengkapi, objek jual beli (rumah) akan di cek oleh pihak verifikasi Bank. Mereka akan mengecek ukuran tanah dan rumah, lalu memberikan nilai harga rumah tersebut di pasaran. Tidak berlebihan, apabila pihak Bank menilai rendah di bawah harga pasar bahkan Iebih rendah daij NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Hal ini dimaksudkan agar bila suatu waktu si nasabah tidak mampu melunasi kredit/KPR, pihak Bank dapat melelang bangunan dan tanah tersebut dengan cepat walaupun murah dari harga NJOP. Seolah-olah memang tidak adil, tetapi kita harus menerima aturan tersebut, karena pihak Bank pasti tidak akan mengambil resiko dengan memasang harga sesuai NJOP.

Plarform dana yang akan dikeluarkan oleh Bank tergantung oleh faktor :

  • Rata-rata gaji kita per bulan
  • Harga dari rumah tersebut

Bank akan mengeluarkan KPR dengan rata-rata angsuran maksimal 40% dari gaji rata-rata per bulan kita. Dengan lama angsuran 10-15 tahun.

Contoh :
Apabila harga rumah adalah 400 juta. Pendapatan perbulan adalah 8 juta. Maka maksimai kita akan mengangsur (bunga+pokok) 40 % x 8 juta = 3,2 juta/bulan.
Misalnya bunga dari angsuran per bulan tersebut adalah 1,8 juta, maka pokok yang kita bayar per bulan adalah 3,2 juta 1,8 juta = 1,4 juta. Itu artinya selama 1 tahun kita membayar pokok 12 bulan x 1,4 juta = 16,8 juta, 10 tahun sebesar 168 juta dan 15 tahun sebesar 252 juta, atau dengan kata lain kita hanya mendapat platfonn 252 juta untuk angsuran 15 tahun.

Maka bila harga rumah adalah 400 juta, maka bersiap-siap untuk menyediakan dana untuk uang muka sebesar 252 juta = 148 juta untuk angsuran 15 tahun. Akan berbeda hitungannya apabila harga rumah adalah 120 juta, maka Bank tidak akan mengelurkan platform 150 juta untuk 15 tahun tetapi mengikuti harga taksiran rumah tesebut di kali 80% yaitu 80% x 120 juta = 96 juta.

Jadi platform dari Bank selama 10 tahun dan 15 tahun adalah 86 juta walaupun sebenamya platform berdasarkan gaji kita lebih dari itu. Apabila telah setuju dengan pengajuan KPR kita, maka semua surat-surat asli selain KTP dan KK termasuk kwitansi pembayaran uang muka akan diserahkan kepada pihak Bank pada saat akad juat beli dan akad kredit di depan Notaris.

2. Pengajuan IMB
Apabila rumah yang akan dibeli tidak memilki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada saat mendirikan rumah dulunya, maka rumah tersebut dianggap ilegal dan bank tidak akan mengeluarkan seluruh jumlah kredit yang telah disetujui. Dana kredit yang disetujui akan dikeluarkan 90% dari total jumlah kredit (platform) yang disetujui. 10% sisanya akan dikeluarkan bila pihak Bank sudah memegang IMB yang asii. Sehingga mau tidak mau kita harus mengurus, karena pada umumnya penjual akan menjual rumah dengan harga yang di tawarkan adalah dengan setifikat yang ada, beruntunglah Anda apabilai penjual sudah memiliki IMB. Bila penjual tidak memiliki IMB, sangat kecil kemungkinan si penjual akan menguruskan IMB, sedangkan semua surat-surat harus ditandatangi langsung oleh si penjual sebagai pemilik, walaupun kita sudah membayar uang mukanya. Kecuali bila si penjual memberikan surat kuasa kepada kita untuk menandatangani dan mengurus semua syarat-syarat sampai selesai. Setelah syarat-syarat dipenuhi, bagian pengukuran tanah akan mengukur tanah dan rumah yang hasilnya akan memakan waktu sekitar 1-2 minggu. Setelah itu, pihak pemerintah desa setempat akan mengajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan Tata Kota untuk mengecek data-data detil tanah tersebut.

3. Mencari Notaris
Setelah semua syarat terpenuhi, maka tugas selanjutnya adalah mencari Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang sesuai dengan kantong, karena harga Notaris berbeda-beda, tergantung daerah dan nama besamya. Disarankan untuk mencari Notaris PPAT yang berada di perumahan yang jam terbangnya masih belum tinggi sehingga kita akan mendapatkan harga yang lumayan kompetitif. Namun apabila kita mengajukan kredit KPR pada bank maka pihak bank akan menunjuk Notaris yang telah terikat kontrak kerjasama dengan mereka yang akan mengurus semua keperluan jual beli. Biaya dari Notaris Bank biasanya sudah ada ketentuan dari pihak Bank, walaupun masih bisa dirundingkan kembali perihal pemilihan Notarisnya.

4. Pengajuan SHM Sertifikat Hak Milik).
Bagi tanah yang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dapat ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM). Dengan memiliki sertifikat hak milik, kita terjamin dari penggusuran dan tidak perlu mengeluarkan dana untuk perpanjangan bila masa berlakunya habis. Umumnya pengurusan ini akan memakan waktu sekitar 3 sampai 4 bulan. Bila kita sedang mengajukan KPR tentunya kita akan kerepotan bila harus mengurus dulu, sedangkan pihak Bank baru akan mengeluarkan kreditnya bila mereka sudah memegang sertifikat asii. Kita dapat mensiasati dengan menyerahkan pengurusannya melalui Notaris PPAT Bank yang mengurusi jual beli rumah. Memang harganya akan lebih mahal daripada mengurus sendiri. Tapi setelah di hitung-hitung bila kita mengurusnya setelah melunasi kredit di Bank atau menunggu masa berlaku habis, dijamin kita pasti akan mengeluarkan dana yang lebih besar, karena biaya peningkatan SHM ini mengikuti harga NJOP sedangkan harga NJOP terus naik dan bisa tiba-tiba melambung tinggi. Jadi bila lebih tidak salahnya status sertifikatnya untuk sekalian ditingkatkan. ■ (Dari berbagai sumber)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top